Gubernur Akan Hadiri Undangan Presiden Bahas Divestasi Freeport
JAYAPURA [PAPOS] - Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk membahas divestasi saham PT.Freeport Indonesia (PTFI), Kamis (29/11/2018) besok di Istana Negara.
"Kemarin (Selasa) kita dapat undangannya. Ini rapat terbatas pertama dengan presiden menyangkut divestasi saham freeport," Kata Lukas Enembe.
Dalam pertemuan Tersebut juga akan dihadiri PT Inalum (persero) yang akan mempresentasikan terkait divestasi saham.
"Mudah mudahan saya dengan Bupati Mimika bisa menghadiri memberikan masukan dan presentase kepada Jokowi. Sehingga ada Jokowi memutuskan yang terbaik untuk orang Papua. Kita tidak boleh lagi ditipu oleh orang Indonesia apalagi oleh Freeport yang sudah bertahun tahun mengeruk kekayaan dari perut bumi Papua," tukasnya.
"Tidak boleh kalau kami hanya mau dipermainkan seperti ini. Kami akan tolak, kami tidak mau terlibat karena kita belum bicara masalah hak hak orang Papua di daerah penambangan. Ini persoalan besar jangan kita ditipu lagi denga cara cara tidak bagus," sambungnya.
Sebelumnya Gubenur Papua dua periode ini sempat berang (marah) usai melakukan pertemuan dengan PT.Inalum selaku BUMN yang ditugaskan negara untuk membeli saham Freeport, Kamis pekan.
Kepada pers di Mimika, Gubernur mengaku PT.Inalum telah melanggar kesepakatan terkait pembentukan BUMD yang akan
Gubernur Papua, Lukas Enembe, berang setelah mengetahui PT.Inalum mengingkari kesepakatan terkait divestasi saham Freeport.
Dalam pertemuan bersama PT.Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Mimika, Kamis (23/11), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT.Inalum.
Sebab proposal terkait pembentukan BUMD yang terlah disepakati ternyata diubah sepihak oleh Inalum dengan menyodorkan perusahaan lain yakni PT.Indocopper Investama (PTII).
Bahkan Gubernur yang didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait, melakukan aksi 'walkout' sebagai bentuk protes terhadap PT.Inalum.
"Jadi, kesepekatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan kalau mau buat perusahaan Badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut di rubah dan ganti dengan tiba-tiba, dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” kesalnya.
Padahal, lanjut Gubernur, perusahan PT. Indocopper Investama itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.
“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” akunya heran.
“Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok kami orang Papua,” tegasnya.
Dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia, pemerintah melalui PT Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT Freeport Indonesia.
Kemudian 10 persen saham Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden milik Papua.[tho]
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Akan Hadiri Undangan Presiden Bahas Divestasi Freeport . Silahkan membaca berita lainnya.