Pemerintah mesti terlibat menghindari jatuhnya korban
Metro Merauke – Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, tidak semua hal yang berkaitan dengan pengamanan (keamanan) harus dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah (bupati), kepala distrik hingga kepala kampung mesti menjadi fasilitator dalam setiap situasi guna menghindari jatuhnya korban.
Ia mencontohkan, ketika ada pihak yang akan memperingati 1 Desember mendatang dengan ibadah, pemerintah mesti memfasilitasi.
“Jangan semua polisi. Bagaimana pemda ambil bagian sebagai fasilitator agar tak ada korban. Kalau ada kelompok yang ingin melaksanakan ibadah, mereka harus difasilitasi secara baik,” kata Frits Ramandey kepada Metro Merauke, Senin (26/11).
Selain itu menurutnya, jangan membiarkan masyarakat berbenturan langsung dengan aparat keamanan ketika ada masalah di lapangan.
“Pemerintah yang harus memfasilitasi. Tapi saya yakin, Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin bukan orang baru di Papua, punya kemampuan melakukan pendekatan persuasif dalam pengamanan 1 Desember. kecuali ada pihak yang melakukan perlawanan dengan kekerasan,” ucapnya.
Komnas HAM Perwakilan Papua tak ingin ada korban dalam peringatan 1 Desember tahun ini, seperti pada 2016 lalu di Wanapompi, Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Ketika itu, tiga orang sipil korban. Itu karena salah dikelalolah. Selain itu, 1 Desember bukan hanya soal hari kemerdekaan Papua, juga hari AIDS se dunia,” ujarnya.
Katanya, harus dilihat dari berbagai aspek, jangan sampai efek politik berdampak pada isu SARA dan lainnya. Namun ia yakin polisi mampu mengelola situsi secara baik. (Arjuna P/Redaksi)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemerintah mesti terlibat menghindari jatuhnya korban . Silahkan membaca berita lainnya.