Pekerja Jalan Dibantai KKB, Pemerintah Dituntut Bangun Pos Keamanan di Wilayah Nduga
pada tanggal
Tuesday, 4 December 2018
Edit
Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pekerja Jalan Dibantai KKB, Pemerintah Dituntut Bangun Pos Keamanan di Wilayah Nduga. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pekerja Jalan Dibantai KKB, Pemerintah Dituntut Bangun Pos Keamanan di Wilayah Nduga . Silahkan membaca berita lainnya.
Sebanyak 31 pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun gedung jembatan di wilayah kabupaten Nduga, dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata wilayah Nduga pimpinan Egianus Kogoya.
Seringkali terjadi pembunuhan dan pembantaian terhadap para pekerja sosial dan pekerja kemanusiaan di wilayah Papua khususnya di kabupaten Nduga, yang baru-baru ini juga 2 guru diperkosa dan beberapa perawat mengalami kekerasan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, ini perlu ketegasan dan perhatian khusus pemerintah, Senin 03/12/2018.
Prof. DR. Etinus Murib selaku pemerhati HAM mengutuk keras tindakan keji yang dilakukan oleh Kelompok Egianus Kogoya, pasalnya para pekerja ini kan tidak bersalah bahkan mereka ini turut membangun insfratruktur di Papua.
"Ini perbuatan yang sangat keji dan tidak berkemanusiaan, pemerintah harus terlibat dan peduli dengan kondisi ini, jangan masa bodoh saja, menyerahkan persoalan ini kepada TNI dan Polri," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengkritik kinerja pemerintah dan DPR Papua yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa manusia di Papua. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membangun markas keamanan di sana.
"Jangan ada lagi pihak-pihak yang mengatakan pembangunan markas TNI dan Polri belum dibutuhkan di wilayah Nduga dan sekitarnya, kalau ada yang bicara seperti itu berarti dia terlibat dalam kejahatan KKB,"pungkasnya.
Ini sudah terjadi, kita tidak mau ada korban lagi akibat kejahatan KKB, untuk itu Etinus Murib minta kepada DPR Papua, Pemerintah Papua segera antisipasi hal-hal yang diluar dugaan terjadi kembali, tambahnya.
"Untuk mengantisipasinya ya salah satunya adalah pembangunan markas baik TNI.mauoun Polri, bukan melarang pembangunan markas TNI dan Polri," ungkapnya.
Seperti yang kita ketahui saat ini beberapa lembaga tidak mendukung adanya markas keamanan Brimob di wilayah pegunungan tengah, menurut Murib perlu dilakukan penyelidikan jangan sampai ada keterlibatan oknum-oknum dalam gerakan separatis atau KKB selama ini, tuturnya.
Diakhir wawancaranya, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Papua agar melibatkan pihak keamanan.
Seringkali terjadi pembunuhan dan pembantaian terhadap para pekerja sosial dan pekerja kemanusiaan di wilayah Papua khususnya di kabupaten Nduga, yang baru-baru ini juga 2 guru diperkosa dan beberapa perawat mengalami kekerasan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, ini perlu ketegasan dan perhatian khusus pemerintah, Senin 03/12/2018.
Prof. DR. Etinus Murib selaku pemerhati HAM mengutuk keras tindakan keji yang dilakukan oleh Kelompok Egianus Kogoya, pasalnya para pekerja ini kan tidak bersalah bahkan mereka ini turut membangun insfratruktur di Papua.
"Ini perbuatan yang sangat keji dan tidak berkemanusiaan, pemerintah harus terlibat dan peduli dengan kondisi ini, jangan masa bodoh saja, menyerahkan persoalan ini kepada TNI dan Polri," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengkritik kinerja pemerintah dan DPR Papua yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa manusia di Papua. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membangun markas keamanan di sana.
"Jangan ada lagi pihak-pihak yang mengatakan pembangunan markas TNI dan Polri belum dibutuhkan di wilayah Nduga dan sekitarnya, kalau ada yang bicara seperti itu berarti dia terlibat dalam kejahatan KKB,"pungkasnya.
Ini sudah terjadi, kita tidak mau ada korban lagi akibat kejahatan KKB, untuk itu Etinus Murib minta kepada DPR Papua, Pemerintah Papua segera antisipasi hal-hal yang diluar dugaan terjadi kembali, tambahnya.
"Untuk mengantisipasinya ya salah satunya adalah pembangunan markas baik TNI.mauoun Polri, bukan melarang pembangunan markas TNI dan Polri," ungkapnya.
Seperti yang kita ketahui saat ini beberapa lembaga tidak mendukung adanya markas keamanan Brimob di wilayah pegunungan tengah, menurut Murib perlu dilakukan penyelidikan jangan sampai ada keterlibatan oknum-oknum dalam gerakan separatis atau KKB selama ini, tuturnya.
Diakhir wawancaranya, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Papua agar melibatkan pihak keamanan.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pekerja Jalan Dibantai KKB, Pemerintah Dituntut Bangun Pos Keamanan di Wilayah Nduga . Silahkan membaca berita lainnya.