Penembakan Sesama Anggota TNI di Kalimo Keerom Picu Tuntutan Masyarakat Adat

ARSO, LELEMUKU.COM – Insiden penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI, Praka Petrus Muenda, di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Minggu, 7 September 2025, sekitar pukul 08.20 WIT, telah memicu kemarahan masyarakat adat setempat. 

Kejadian ini, yang diduga melibatkan seorang oknum anggota TNI berpangkat Kapten dengan insial JH, dari Satgas Ketapang Swasembada BAIS.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat Praka Petrus Muenda, anggota Kodim 1715/Yahukimo yang berstatus desersi, sedang membantu warga dalam pekerjaan pembangunan di Kampung Kalimo. 

Kapten Inf. JH tiba di lokasi dan terlibat adu mulut dengan korban yang adalah putra asli daerah dari suku Walsa / Waris. . 

Pertengkaran yang diduga dipicu oleh konflik spontan terkait tender proyek memanas, hingga JH melepaskan tiga tembakan dari senjata api jenis revolver ke arah kepala dan perut korban. 

Petrus Muenda, yang dikenal sebagai Babinsa di Kampung Dekai, Kodim Yahukimo di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan itu tewas seketika di tempat kejadian.

Warga sekitar berupaya memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak tertolong. 

Hingga kini, motif pasti penembakan masih simpang siur. Ada dua versi yang beredar. Versi pertama adalah perselisihan pribadi antara pelaku dan korban. Sedangkan versi kedua adalah tindakan JH sebagai bentuk pembelaan diri. 

Namun, laporan menyebutkan bahwa JH bertindak agresif dan kurang mengendalikan emosi, serta diduga menyalahgunakan senjata organiknya.

Netizen di media sosial menyuarakan kemarahan dan keprihatinan atas insiden ini. 

“Kami sebagai masyarakat adat asli Keerom menuntut pertanggungjawaban penuh dari Dewan Adat Keerom, Pemerintah Keerom, dan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan warga TNI sipil ini,” ujar akun bernama Raschol Manggi. 

Ia menegaskan pentingnya investigasi transparan dan terbuka untuk mengungkap motif penembakan, pelaku yang terlibat, serta penerapan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Manggi juga menuntut pencegahan insiden serupa di masa depan dan mendesak penarikan pos-pos militer yang dianggap berlebihan di wilayah perbatasan Keerom-Papua Nugini. 

“Peristiwa ini adalah tragedi. Kami ingin memastikan hal seperti ini tidak terulang, dan kehadiran pos militer yang berlebihan harus dievaluasi,” tegasnya. 

Masyarakat mendesak agar proses investigasi dilakukan secara cepat, transparan, dan melibatkan pengungkapan semua pihak yang terlibat, termasuk pemeriksaan motif JH dalam menggunakan senjata api.

Satgas Pamtas TNI di Pos Kalimo, yang berada di bawah komando Yonif 122/S, juga diharapkan memberikan klarifikasi terkait status JH dan tindakan yang diambil pasca-insiden.

Insiden ini terjadi di tengah situasi keamanan yang sensitif di Kampung Kalimo, Distrik Waris, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. 

Peristiwa ini berujung pada aksi massa lokal yang memalang kawasan Pos TNI.

Sebelumnya, pada Februari 2024, Kampung Kalimo juga menjadi lokasi penganiayaan yang menewaskan anggota TNI, Serka TW, oleh dua warga mabuk yang meminta uang. (Evu)