Banyak Aset Pemerintah Mubazir karena Salah Bayar
Pengelolaan Aset Pemkab Mimika Belum Maksimal
TIMIKA,TimeX
Pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dinilai belum maksimal.
Selain aset bergerak maupun tidak bergerak, semuanya belum terdata secara baik.
Buktinya, banyak aset bergerak Pemkab Mimika, misalnya kendaraan dinas, banyak yang disalahgunakan dengan mengganti plat nomor kendaraan untuk kepentingan pribadi.
Termasuk adanya aset mobil dinas dan lainnya diputihkan secara sepihak tanpa melalui prosedur.
Yang lebih miris lagi adalah pada aset-aset tidak bergerak.
Aset nyata di depan mata yang bermasalah sejak awal pembebesan lahan hingga pembangunannya tuntas dan belum dimanfaatkan hingga kini yaitu gedung Perpustakaan Daerah di samping kanan Graha Eme Neme Yauware.
Termasuk sejumlah pasar rakyat di Mapurujaya, Kelurahan Kamoro Jaya SP1, Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan C. Heatubun (Jalan Baru-Red).
Semua aset tidak bergerak milik Pemkab Mimika ini sebagian besar bermasalah pada pembebasan lahan.
“Belakangan setelah aset bangunan didirikan, ada warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dan mengklaim pembayaran lahan. Banyak lahan Pemkab Mimika bermasalah karena kesalahan membayar. Pemkab Mimika dinilai tidak teliti,” demikian diungkap Demianus Katiop, Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Mimika kepada Timika eXpress, Kamis (15/11).
Ia tidak menampik, bahwa kesalahan bayar saat pembebasan lahan ini terjadi di beberapa lokasi, seperti lahan gedung Perpustkaan Daerah, lahan kantor Kelurahan Kwamki Baru dan beberapa lokasi lain.
Kenyataan ini sangat disayangkan, sebab di atas lahan berdirinya bangunan namun tidak dapat difungsikan karena adanya ancaman dari pihak ketiga yang mengklaim lahan tersebut.
“Memang ini miris karena dampaknya banyak bangunan yang mubazir begitu saja, padahal anggaran yang dikucurkan tidak sedikit. Kalau hitung-hitung sudah ratusan miliar uang Pemka terbuang percuma,” tegasnya.
Menurut Demianus, sebelum merealisasikan pembayaran, seharusnya tim pembebasan lahan yang dibentuk dengan dasar SK Bupati harus meneliti lebih detail soal kepemilikan dan status lahan.
“Aset pemerintah yang bermasalah soal lahan jangan lagi terjadi di 2019, dan pengalaman sebelumnya harus jadi bahan evaluasi dan harus ada solusi agar aset tetap digunakan,” ujarnya.
Selain itu, sarannya, SK tim yang dibentuk harus melalui kajian sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari.
“Karena kaitan dengan pemerintahan, saya kira Asisten 1 bisa masuk dalam tim,” katanya.
Ia menyebutkan, keluhan dari Hence Suebu selaku Kepala Kelurahan Kwamki Baru, bahwa pelepasan status lahan kantor tidak dianggarkan oleh Pemkab Mimika sehingga terus mendapat ancaman penyegelan dari warga yang klaim tanah tersebut adalah miliknya.
“Sebelumnya sudah pernah bayar tapi katanya salah bayar, padahal kantor ini dibangun sejak tahnun 1997 tapi sampai sekarang tidak kunjung selesai,” tandasnya. (a30)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Banyak Aset Pemerintah Mubazir karena Salah Bayar . Silahkan membaca berita lainnya.