Data Harga dan Pusaran Politik
Oleh: Muhamad Fathul Muin, S.S.T
Hal yang biasa, bahwa pilpres menjadi ajang pemenangan bakat untuk mencari sosok pemimpin yang dapat dipercaya menahkodai negeri ini. Sebagai sebuah proses kampanye, menjadi wajar jika semua kubu politik saling serang dan mengorekkondisi terkini. Sayangnya hingga kini belum kita dengar adu gagasan yang ditawarkan oleh kedua belah pihak, kampanye masih sebatas menggoreng isu yang tak jelas dan kurang berfaedah.
Jagoan pilpres kali ini memang pemain lama, termasuk incumbant juga maju untuk kedua kalinya. Oleh karenanya menjadi lumrah jika sepak terjang calon petahana menjadi target utama untuk dikuliti. Hanya saja, mbok yo kampanye mestinya menjadi ajang edukasi publik, agar masyarakat melek tentang pentingnya politik dalam mengawal proses pembangunan. Tapi hingga kini kita batut bertanya, sudahkan masyarakat disuguhi dengan drama yang berkualitas?
Banyak kasus tiba-tiba mencuat hanya gara-gara pilpres, misalnya saja isu hoaks. Bahkan yang tak kalah santer terkait simpang siur penggunaan data, entah data pendaki gunung maupun data harga pangan.Satu yang paling menarik untuk kita bahas yaitutentang harga makanan antara Indonesia vs Singapura. Jika kita menyimak perdebatan yang ada di salah satu stasiun tv nasional, cukup seru untuk disimak bahwa antar kubu saling serang hanya gara-gara data harga pangan ini.
Terlepas dari itu semua, satu poin yang membuat kita sadar bahwa ternyata urusan perut itu penting untuk dikaji, karena pangan adalah yang pertama dan utama dalam menopang keberlangsungan hidup warganya.
Berbicara mengenai disparitas harga, tak perlu kita jauh-jauh membandingkan antar negara, karena rasa-rasanya itu kurang relevan. Kenapa tidak mengangkat isu disparitas regional yang nyata-nyata terjadi di Indonesia? Misalnya saja harga sebotol air mineral 1,5 liter. Untuk merk Aqua di indomaret masih kita jumpai seharga 5.200 rupiah, sedangkan di Kab. Puncak-Papua seharga 50.000 rupiah. Bayangkan, disparitas harga sebotol Aqua nyaris mencapai 1:10. Belum lagi untuk harga gorengan, jika di pedesaan Magelang, Jawa Tengah uang 2 ribu rupiah bisa dapat 3 buah, sedangkan di Kab. Puncak 5 ribu hanya dapet sebuah. Bahkan jika kita mengutip data BPS, ditahun 2017 IKK Kab. Puncak sebesar 469,96yang artinya untuk membangun sebuah bangunan yang sekelas di Surabaya butuh biaya sebanyak 4,7 kali. Lebih nyleneh lagi bahwa 4 ranking IKK tertinggi berikutnya direbut oleh kabupaten di Papua. Ini sebuah fakta yang lebih urgent ketimbang data pangan Singapura.Dan fakta ini juga mestinya diangkat untuk diadu dan diperoleh tawaran solusi alternatif dari para kandidat.
Ini hanya sekelumit contoh yang mungkin mengejutkan kita bersama. Masih cukup banyak stok data strategis yang bisa kita bahas di pilpres ini. Yang penting, jangan muluk-muluk komparasi lintas negara jika yang lintas daerah saja belum terlirik oleh para capres dan timnya.
Lantas, dari mana data-data sensasional itu sebaiknya kita kutip? Pada dasarnya bebas, bisa dari pihak manapun selama itu valid. Dan tentu konsistensi dalam penggunaan data juga perlu dijaga. Jangan sampai data hanya digunakan untuk mencari pembenaran semata, entah hanya untuk memamerkan capaian kinerja atau sebatas mencari cacat sang penguasa. Publik perlu diberitahu angka-angka statistik tersebut secara fair, sehingga publik teredukasi dengan baik.
Kalaupun tohnanti data itu sama, tolong jangan blunder berkepanjangan, kupaslah dengan cerdas dan pas. Atmosfer politik boleh membuat nuansa panas, tapi sepoi-sepoi informasi yang mendidik adalah sebuah keharusan. Pesan untuk para politisi, sederhanakanlah sesuatu hal, paparkan informasi dengan jelas dan lugas. Terakhir, sebagai bahan renungan bersama: sudahkah kita kenal lebih jauh dengan negeri kita sendiri? (Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana di Universitas Terbuka)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Data Harga dan Pusaran Politik . Silahkan membaca berita lainnya.