Oknum Warga Nduga Menolak Kehadiran TNI-Polri
Timika, PAPUANEWS.ID – Sebagian warga yang tinggal di Kabupaten Nduga Papua menolak hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di wilayahnya.
Hal tersebut dikatakan Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin saat ditemui di Timika Jumat pagi (7/12) “(Sebagian warga) Kabupaten Nduga sampai dengan hari ini menolak kehadiran TNI Polri. Bahkan yang lebih miris lagi, kami di Nduga hanya punya Polsek dan Pos Koramil.”
Fakta lain juga diungkapkan oleh Sormin, bahwa di wilayah yang menurutnya adalah rawan konflik, hanya terdapat kantor Polsek di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga.
Sementara Polda Papua saat ini tengah merencanakan wacana untuk meningkatkan status Polsek Kenyam menjadi Polres setelah diminta oleh Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang sebelumnya telah menandatangani surat pelepasan tanah adat untuk pembangunan Mapolres Nduga.
Selain itu juga, rencana pembangunan Polsek Mapenduma juga menuai penolakan dari oknum warga setempat.
“Memang ada sebagian kecil yang menolak kehadiran TNI dan Polri di sana. Tapi kami pastikan bahwa yang sebagian kecil itu hanyalah oknum, bukan masyarakat yang menolak kehadiran TNI dan Polri,” katanya.
Peningkatan kasus kekerasan yang terjadi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga, membuat Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih berkomitmen untuk segera menempatkan pasukan TNI dan Polri di wilayah tersebut.
Sebelum terjadinya kasus pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya di Gunung Tabo, Distrik Yall, telah beberapa kali terjadi kasus kekerasan terhadap warga sipil di Nduga yang diduga dilakukan oleh KKB. Diantaranya penyekapan dan pelecehan seksual yang menimpa guru dan petugas kesehatan di Mapenduma.
Tidak hanya itu, pesawat terbang perintis juga sempat ditembaki oleh KKB saat melakukan pendaratan di Kenyam dan menyebabkan pilotnya terluka.
Dengan dasar tersebutlah Bupati Nduga Yarius Gwijangge menemui Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin di Jayapura untuk meminta segera dibentuk Polres Nduga di Kenyam.
Bupati Nduga Yarius Gwijangge akan memberikan dukungan penuh pada Polda Papua untuk melakukan pembangunan Polres Nduga dan Polsek Mapenduma.
“Saya sudah tanda tangan surat pelepasan tanah itu dan sedikit-sedikit sudah mulai dilakukan pembersihan, walau sebagian besar masih hutan,” kata Yarius beberapa waktu lalu.
Dirinya juga menginginkan para pelaku kekerasan di wilayahnya dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.
“Saya hanya ingin secepatnya ada Polres Nduga. Saya sudah bosan dan pusing dengan kelompok ini dan harus ada dukungan dari keamanan. Pemerintah dan aparat keamanan dapat berjalan bersama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Nduga,” harapnya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum Warga Nduga Menolak Kehadiran TNI-Polri . Silahkan membaca berita lainnya.