Karena OPM, Keamanan di Papua Memburuk
PAPUANEWS.ID – TNI telah mengirim bala bantuan sebanyak 600 tentara ke Nduga pekan lalu untuk melanjutkan pembangunan jembatan dan jalan raya Trans Papua yang sempat terhenti. Namun penambahan pasukan militer tersebut diprotes keras oleh aktivis, pejabat, dan rakyat Papua. Mereka menilai, militerisasi tak menyelesaikan masalah dan hanya memperburuk iklim ketakutan. Walaupun status darurat militer tak diberlakukan di Papua, benarkah penambahan pasukan keamanan bukan solusi untuk masalah di Papua?
Oleh: Mata Mata Politik
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan dukungannya untuk menambah pasukan militer di Papua, dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB)—di Papua dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Menurutnya, hal itu diperlukan setelah KKB melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI minggu lalu, yang mengakibatkan tewasnya tiga prajurit TNI.
Walau demikian, JK menegaskan status darurat militer belum perlu diberlakukan di Papua.
“Jadi belum (diberlakukan darurat militer), hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan, tetapi tidak berarti harus keadaan darurat,” kata JK seperti dikutip Republika.co.id, Selasa (12/3).
JK menegaskan, peningkatan status penanganan KKB diserahkan kepada TNI dan Polri, berdasarkan pertimbangan mereka. Menurutnya, yang terpenting adalah penambahan pasukan militer adalah untuk melanjutkan proyek jalan Trans-Papua yang sempat terhenti.
Wapres selama ini dikenal gencar mengupayakan perdamaian, menyebutkan bahwa Papua selama ini sudah diberikan perlakuan khusus, sehingga masalah seharusnya tidak terjadi. Dia memberi contoh, pemimpin Papua selalu harus asli Papua. Tak hanya itu, terkait anggaran pun sudah diserahkan dana otonomi khusus kepada Papua.
“Sebenarnya Papua itu semuanya sudah diberikan. Dari sisi kebijakan pemerintahan, (Papua) itu lebih federal daripada federal. Itu otonomi daerah yang diberikan. Pemberian dana itu juga luar biasa. (Papua) itu diberikan dana per kapita yang paling besar,” kata JK.
“Pendapatan Papua itu kurang lebih Rp18 triliun. Yang diberikan pemerintah Rp100 triliun. Jadi dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, tinggal apa lagi? Maksudnya, kalau kita berunding, semua sudah diupayakan, tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan,” kata JK seperti dikutip Kabar24.
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk tegas menghadapi KKB Papua. Bambang meminta TNI menerjunkan pasukan dengan kekuatan penuh.
“Sudah saya katakan, bahwa harus dilakukan dengan kekuatan penuh, jadi jangan tanggung-tanggung,” katanya.
“Saya serahkan (urusan penambahan pasukan militer di Papua) sepenuhnya pada Komisi I, agar membicarakannya dengan Panglima TNI. Menurut saya langkah-langkah tegas sangat diperlukan saat ini agar tidak berlarut-larut peristiwa atau kelompok bersenjata ini beroperasi.”
Penambahan pasukan TNI juga didukung oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira. Dia menilai, kejadian penembakan prajurit TNI oleh KKB seharusnya bisa dijadikan pelajaran mengenai situasi keamanan di Papua.
“Aksi-aksi yang dilakukan KKB sudah menjurus kepada perlawanan yang mengganggu kedaulatan NKRI,” kata Andreas seperti dikutip Liputan6.com, Rabu (13/3).
“Oleh karena itu Panglima TNI perlu melalukan langkah-langkah strategis, termasuk tindakan-tindakan tegas memberantas tuntas kekuatan-kekuatan separatis di wilayah Nduga, Papua dan sekitarnya.”
Sementara itu, gerilyawan TPNPB telah mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa di Kampung Windi Distrik Derakma, Kabupaten Nduga. Juru Bicara TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambo mengatakan pihaknya bertanggungjawab atas perebutan empt pucuk senjata yang menewaskan lima prajurit TNI di Distrik Derakma. Mereka pun memamerkan senjata hasil rampasan dalam sebuah foto.
“Empat pucuk senjata milik militer Indonesia yang telah dirampas oleh militer TPNPB silakan lihat foto yang kami lampirkan dalam ini. Demikian pernyataan Komandan Operasi Markas Pusat Komnas TPNPB Mayjen Lekagak Telenggen, dan pernyataan ini adalah sah berdasarkan hukum militer KOMNAS TPNPB,” katanya kepada Beritasatu.com.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa TPNPB sudah mengetahui rencana penambahan pasukan militer, dan menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui “militer Indonesia perang melawan TPNPB.” Mereka menyatakan “siap menjemput kedatangan ‘tamu.’”
Sebelumnya, diketahui personel TNI dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) terlibat kontak senjata dengan KKB di Nduga, Kamis, 7 Maret 2019. Tiga prajurit TNI gugur dalam bentrokan tersebut.
Keterangan foto utama: Anggota Pasukan Pembebasan Papua Barat.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Karena OPM, Keamanan di Papua Memburuk . Silahkan membaca berita lainnya.