Pemprov Papua Minta Kabupaten/Kota Selektif Terbitkan IMB
pada tanggal
Saturday, 30 March 2019
Edit
Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov Papua Minta Kabupaten/Kota Selektif Terbitkan IMB. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
"Untuk pemerintah kabupaten, jangan mudah mengeluarkan surat perizinan membangun perumahan dan lain sebagainya di tempat-tempat yang dilarang seperti bantaran kali serta lokasi resapan air, selain itu tidak boleh didirikan permukiman-permukiman," kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Jumat (29/3).
Klemen mengatakan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura harus menjadi pelajaran bagi semua, bahwa aspek lingkungan harus menjadi perhatian dalam membangun.
"Tidak hanya pemerintah kabupaten, pengusaha-pengusaha juga tidak boleh terlalu berambisi menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara dan tidak memperdulikan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan," ujarnya.
Dia menekankan penerbitan izin pembangunan perumahan harus sesuai dengan peraturan tata ruang dan tata wilayah.
Banjir bandang yang melanda wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura pada 16 Maret menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua per 29 Maret telah menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 17 orang hilang, dan 768 orang terluka. Bencana yang terjadi akibat luapan air Danau Sentani itu juga memaksa memaksa 7.795 orang mengungsi.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana banjir itu antara lain terjadi karena hujan deras, topografi daerah yang rawan longsor, dan alih fungsi lahan di kawasan cagar alam Cycloop yang menurunkan kemampuan kawasan menahan air. (Antara)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Papua Minta Kabupaten/Kota Selektif Terbitkan IMB . Silahkan membaca berita lainnya.
 |
| Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.(Foto-Kompas.co) |
SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta kabupaten/kota lebih selektif dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) supaya kejadian bencana seperti banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura tidak berulang.
"Untuk pemerintah kabupaten, jangan mudah mengeluarkan surat perizinan membangun perumahan dan lain sebagainya di tempat-tempat yang dilarang seperti bantaran kali serta lokasi resapan air, selain itu tidak boleh didirikan permukiman-permukiman," kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Jumat (29/3).
Klemen mengatakan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura harus menjadi pelajaran bagi semua, bahwa aspek lingkungan harus menjadi perhatian dalam membangun.
"Tidak hanya pemerintah kabupaten, pengusaha-pengusaha juga tidak boleh terlalu berambisi menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara dan tidak memperdulikan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan," ujarnya.
Dia menekankan penerbitan izin pembangunan perumahan harus sesuai dengan peraturan tata ruang dan tata wilayah.
Banjir bandang yang melanda wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura pada 16 Maret menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua per 29 Maret telah menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 17 orang hilang, dan 768 orang terluka. Bencana yang terjadi akibat luapan air Danau Sentani itu juga memaksa memaksa 7.795 orang mengungsi.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana banjir itu antara lain terjadi karena hujan deras, topografi daerah yang rawan longsor, dan alih fungsi lahan di kawasan cagar alam Cycloop yang menurunkan kemampuan kawasan menahan air. (Antara)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Papua Minta Kabupaten/Kota Selektif Terbitkan IMB . Silahkan membaca berita lainnya.