Komisi V DPR Papua Dukung Dinkes Minta BPK Audit Dana Kesehatan di Kabupaten
Metro Merauke – Komisi V DPR Papua, komisi bidang pendidikan dan kesehatan mendukung niat Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua, Aloysius Giyai meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana kesehatan untuk kabupaten yang memiliki nilai merah dalam pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Kamasan Komboy mengatakan, itu merupakan langkah tepat agar dinas terkait dan pemerintah kabupaten dapat memperhatikan pelayanan kesehatan kepada warganya.
“Tentu kepala Dinas Kesehatan Papua memiliki data dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berani menyampaikan pernyataan itu ke publik,” kata Jack Komboy, Selasa (12/02).
Apalagi menurutnya, terkadang ketika ada masalah di daerah, pemerintah atau dinas terkait di provinsi disalahkan. Padahal hal itu juga merupakan kelalai pengambil kebijakan di kabupaten (kota).
Kata Jack Komboy, bagaimana pun upaya pemerintah dan pihak terkait di provinsi meningkatkan pelayanan kesehatan jika tidak didukung pemerintah kabupaten (kota), akan sia-sia.
“Intinya mesti ada perhatian kepala daerah, karena pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat ada di kabupaten (kota),” ucapnya.
Belum lama ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloisyus Giyai mengatakan, akan meminta BPK mengaudit anggaran kesehatan di kabupaten yang mendapat nilai merah dalam pelayanan kesehatan.
Ia mengatakan, ada beberapa kabupaten (kota) di Papua yang mendapat nilai merah, dan 17 kabupaten berpotensi mengalami kejadian luar biasa (KLB) terkait kesehatan pada tahun ini.
“Saya akan minta BPK mengaudit dana kesehatan, terutama Bantuan Operasional Kesehatan di kabupaten yang mendapat rapor merah dalam pelayanan kesehatan,” kata Aloysius Giyai belum lama ini.
Menurutnya, data 2017 menunjukkan sejumlah kabupaten di Papua yang mendapat nilai merah yakni Waropen, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nduga dan Yahukimo.
Dalam rapat kerja setiap tahunnya, Dinas Kesehatan Papua memberikan penilaian pelayanan kesehatan kepada semua kabupaten (kota), untuk memotivasi para kepala Dinas Kesehatan di daerah, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas dan kepala daerah agar mengetahui tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerahnya dan memperbaikinya. (Arjuna/Redaksi)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Komisi V DPR Papua Dukung Dinkes Minta BPK Audit Dana Kesehatan di Kabupaten . Silahkan membaca berita lainnya.