Jaringan Kabel Internet antara Fakfak dan Ambon Putus, Papua Selatan Jadi Korban

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, S.H., M.H., mengungkap fakta mengejutkan di balik melemahnya jaringan internet di Papua Selatan. Gangguan yang dirasakan masyarakat sejak pukul 14.00 WIT ternyata tidak sesuai dengan jadwal resmi Telkom yang menyebut pemutusan sementara baru akan dilakukan pukul 23.00 WIT.

Dalam komunikasi langsung dengan General Manager Telkom Witel Papua, Yulians Charles Gomar memastikan bahwa gangguan dini tersebut bukanlah percepatan pemeliharaan, melainkan akibat putusnya jalur backup kabel laut Fakfak–Ambon di dekat Ambon. Padahal, jalur itu seharusnya menjadi penopang trafik sementara ketika jalur utama Sorong–Merauke tengah dipersiapkan untuk perbaikan.

“Publik diberitahu gangguan dimulai pukul 23.00 WIT, tetapi sejak pukul 14.00 WIT jaringan sudah melemah. Ini jelas menimbulkan keresahan. Kami minta Telkom jangan lagi menutup-nutupi. Sampaikan kebenaran teknis apa adanya kepada rakyat Papua Selatan,” tegas Gomar dengan nada keras.

Ia menguraikan, kondisi kabel laut di timur Indonesia semakin rapuh. Jalur utama Sorong–Merauke masih menunggu perbaikan sesuai jadwal nasional, sementara jalur alternatif Fakfak–Ambon pun tumbang. Akibatnya, Papua Selatan lumpuh digital lebih cepat dari rencana, bahkan sebagian Papua Tengah seperti Nabire ikut terdampak. Hanya Timika yang relatif stabil karena memiliki kapasitas cadangan lebih besar.

“Setiap kali ada kerusakan, Papua Selatan selalu jadi wilayah paling terpukul. Ini alarm keras. Negara harus segera mempercepat pembangunan jalur redundansi. Tanpa itu, kita akan terus mengalami kegelapan digital,” ujar Gomar lantang.

Ia menuntut Telkom dan Telkomsel segera mengeluarkan pernyataan resmi agar masyarakat tidak terombang-ambing oleh isu. Transparansi, kata Gomar, adalah bentuk penghormatan kepada publik.

Komisi II DPR Papua Selatan akan mengawal dengan ketat tiga langkah krusial:

1. Perbaikan jalur Sorong–Merauke tepat waktu pada 9–10 September dan 12–14 September 2025.

2. Pembangunan jalur redundansi agar Papua Selatan tak lagi lumpuh total setiap kali ada kerusakan.

3. Alternatif komunikasi darurat, termasuk posko internet dan backup satelit selama pemeliharaan.

“Papua Selatan adalah garda terdepan NKRI. Tidak boleh lagi kita biarkan wilayah perbatasan ini terputus dari dunia luar. Gangguan berulang sejak 2018 adalah tamparan keras bagi Telkom: sudah saatnya Papua Selatan dijadikan prioritas nasional telekomunikasi,” tegas Gomar.

Menutup pernyataannya, Ketua Komisi II mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi liar, dan meyakinkan bahwa DPR Papua Selatan akan berdiri di garis depan bersama rakyat.

“Rakyat Papua Selatan berhak atas akses telekomunikasi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Kami hadir untuk memastikan itu terwujud,” pungkasnya. (bulletin)